BPKP: Laporan Keuangan dan Pembangunan Jabar 2016 Clear & Clean

Oleh: Redaksi

Jurnalbandung.com – Pemprov Jawa Barat menerima hasil laporan pengawasan pelaksanaan keuangan dan pembangunan 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar.

Laporan disampaikan Kepala BPKP Jabar Deni Suardini dan diterima langsung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Jumat (20/1) pagi.

Berdasarkan hasil laporan tersebut, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Jabar celar and clean. Artinya semua program pembangunan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

Seusai menerima laporan dari BPKP, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya akan menyampaikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu dekat.

“Tinggal penyelesaian laporan secara keseluruhan, itu yang kemudian harus siap. Nanti kan akan diperiksa BPK. Akan diserahkan ke BPK seluruh laporan keuangan pemerintah daerah ditambah dengan laporan PON itu akan diserahkan ke BPK. Paling akhir adalah¬†31 Maret,” terangnya.

Kepala BPKP Jabar Deni Suardini mengatakan, secara umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Jabar sudah clear and clean.

“Artinya semua bisa dipertanggunggugatkan secara baik, baik itu akuntabilitas keuangan, karena pemerintah provinsi sudah lima kali berturut-turut memperoleh opini tertinggi dari BPK yang namanya wajar tanpa pengecualiaan,” katanya.

Menurut dia, dalam pelaksanaan pembangunan, akuntabilitas keuangan adalah hal yang penting. Tapi, lanjut Deni, jauh lebih penting adalah akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk pelayanan publik.

“Ternyata pemerintah provinsi (Jawa Barat) juga sudah memperoleh hasil penilaian EKPPD Tahun 2016 dengan sangat tinggi. Jadi, dengan hadirnya akuntabilitas keuangan yang baik, akuntabilitas kinerja yang baik, berarti memang pemerintah provinsi itu sudah menjadi pemerintah yang memperoleh predikat pemerintahan yang baik atau good governance. Bahkan, lebih dari itu, pemerintahan yang layak,” papar Deni.

Share This

Leave a Reply