BNN Provinsi Jabar Gelar Sidak Tes Urine di Lingkungan Pemkab Bandung

Oleh: Dadan Burhan AA

Jurnalbandung.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) tes urine kepada 400 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Selasa (18/4).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jurnalbandung.com. Pemeriksaan urine tersebut, sasarannya untuk mendeteksi penyalahgunaan dan konsumsi narkotika itu di antaranya, para pejabat eselon II dan eselon III yang terdiri dari para kepala dinas, kepala bidang, dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Adapun hasil dari tes urine akan diketahui dalam kurun waktu minimal 3 hari ke depan dan maksimal 7 hari.

Kepala Bidang Pencegahan pada BNNP Jawa Barat Wuryanto Sugiri mengatakan, wilayah Kabupaten Bandung termasuk salah satu daerah rawan peredaran narkotika. Sebagai upaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan ASN Pemerintah Kabupaten Bandung, Wuryanto, Satpol PP Kabupaten Bandung bekerjasama dengan BNNP Jawa Barat melaksanakan tes urine dengan dukungan penuh kepala daerah.

Bahkan, lanjut Wuryanto, dalam tes urine ini Bupati Bandung Dadang M. Naser dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira pun turut berpartisipasi dalam pemeriksaan urine tersebut.

“Sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan tes urine kepada pejabat (ASN) di lingkungan pemerintahan, akan tetapi saya mengapresiasi kepada Satpol PP Kabupaten Bandung mengadakan tes urine secara mandiri. Ini belum ada di Jawa Barat, baru di Kabupaten Bandung ini saja,” ungkap Wuryanto, disela-sela pelaksanaan tes urine. Selasa (18/4).

Meskipun demikian, Wuryanto mengakui, sasaran tes urine yang digelar belum menyentuh pegawai secara seluruhnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Diharapkan ke depannya, dengan kegiatan yang digelar ini menjadi pembuka semua pemerintahan kabupaten maupun kota di Jawa Barat mengadakan tes urine secara mandiri seperti ini.

“Tujuannya supaya kita mengetahui sejauh mana masing-masing orang terlibat atau penyalahgunaan narkotika. Karena ini sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB dan Mendagri yang menegaskan semua pegawai negeri minimal satu tahun sekali harus ada tes urine. Sekarang itu sudah darurat peredaran dan penyalahgunaan narkotika,” bebernya.

Disinggung mengenai daerah rawan peredaran narkotika di Jawa Barat, Wuryanto menjelaskan, beberapa kota besar di Jabar termasuk daerah rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, seperti di antaranya Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Dikatakan dia, tidak ada satu pun daerah yang lolos dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika saat ini. Menurut data prevalansi nasional, penyalahgunaan narkotika ini menyerang 27% kalangan pelajar, pekerja sebesar 50%, dan 23% masyarakat umum yang tidak bekerja. Akan tetapi, untuk data khusus di wilayah Bandung Raya, Wuryanto tidak menjelaskan sebab diperlukan database yang akurat.

Share This

Leave a Reply