BIJB Diambil Alih Pusat, Pemprov Jabar Terancam Kehilangan PAD

Oleh: Bayu Wicaksana

foto net
foto net

BANDUNG – DPRD Jawa Barat berharap Pemprov Jabar bisa tetap mengelola operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka, menyusul rencana pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembangunan bandara tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanadi mengatakan, rencana pengambilalihan BIJB Kertajati oleh pemerintah pusat sebenarnya merupakan kerugian. Sebab, Pemprov Jabar akan kehilangan potensi pendapatan dari bandara itu.

Seharusnya, dengan beroperasinya BIJB Kertajati, PAD Pemprov Jabar akan meningkat mengingat bandara tersebut memiliki potensi yang besar. Menurut Daddy, saat beroperasi nanti, bandara tersebut akan melayani banyak penumpang.

Terlebih, lokasi BIJB cukup strategis serta dilengkapi akses yang mudah jika jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan selesai dibangun. Apalagi, banyak pihak yang menilai bandara ini pun dibangun sebagai solusi dari padatnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Dan penumpangnya tidak hanya dari Jawa Barat, tapi dari Jawa Tengah juga bisa ke situ,” kata Daddy kepada Jurnal Bandung.com di Bandung, Selasa (19/1).

Lebih lanjut Daddy menilai, jika pemprov hanya mengelola kawasan BIJB Kertajati, PAD yang diperoleh tidak akan maksimal. Padahal, pemprov sendiri sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembangunan bandara tersebut.

“Ini kerugian. Kita bisa kehilangan PAD. Seharusnya, BIJB Kertajati ini jadi sumber PAD,” ucapnya.

Oleh karena itu, Daddy meminta Pemprov Jabar mempercepat pembangunan BIJB dengan cara apa pun.

“Kalau bisa diselesaikan, ya selesaikan. Sayang kalau nanti diambil pusat,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat menyatakan pengambilalihan pekerjaan sisi udara (runway) yang tinggal 20% lagi dengan total kebutuhan Rp1 triliun. Adapun sisi darat yang mulai dikerjakan memerlukan biaya Rp2,1 triliun yang seluruhnya bersumber dari APBN.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyambut baik rencana pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembiayaan pembangunan BIJB. Pemprov Jabar sendiri, kata Heryawan, akan fokus menangani pembangunan kawasan aeropolis melalui BUMD milik Pemprov Jabar, yakni PT BIJB.

Share This

Leave a Reply