Bencana Alam Tak Kunjung Surut, Anggota DPR Ini Ingatkan Pemkot Bandung Segera Bentuk BPBD

Oleh: Redaksi

Ledia Hanifa Amaliah
Foto net

Jurnal Bandung – Hingga awal trisemester ketiga, peristiwa bencana alam di Indonesia tak kunjung surut, bahkan cenderung mengalami peningkatan.

Di sisi lain, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun terkoreksi sekitar Rp133 miliar dari anggaran semula yang besarannya berkisar Rp1,6 triliun sesuai dengan kebijakan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah sejak pertengahan tahun lalu.

“Dengan keputusan pemotongan anggaran dari pemerintah, BNPB juga mengalami dampak pemotongan. Namun, hal itu tentu tidak boleh mempengaruhi kinerja dalam menanggulangi dan mengantisipasi bencana, terutama dalam hal mitigasi bencana,” papar anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah dalam keterangan tertulis yang diterima jurnalbandung.com, Selasa (11/10).

Ledia mengungkapkan, mitigasi bencana penting dilakukan. Sebab, kata Ledia, secara geografis dan sejarah kebencanaan, Indonesia tergolong sebagai negara yang rawan bencana. Sehingga, siaga kebencanaan sudah selayaknya dimasukkan dalam komponen prioritas pembangunan.

Anggota legislatif dari Fraksi PKS ini pun mengingatkan, penanggung jawab pertama dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana berada dalam genggaman pemerintah daerah.

Oleh karenanya, dia meminta kepala daerah dari sejumlah wilayah yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar segera membentuknya, termasuk di Kota Bandung yang juga menjadi daerah pemilihannya.

“BNPB itu kan lebih melingkupi antisipasi dan penanggulangan bencana skala nasional. Untuk skala lokal, menjadi tanggung jawab pertama pihak daerah terkait. Bila belum ada BPBD-nya, akan terhambatlah langkah-langkah koordinasi dan pertanggungjawaban bila terjadi sebuah peristiwa bencana. Berbagai pihak akan berjalan sendiri tanpa ada satu komando kewenangan dan kadang juga menyulitkan terkait penyaluran bantuan baik barang maupun dana,” paparnya.

Terkait anggaran antisipasi dan penanggulangan bencana, Ledia pun meminta berbagai pihak, baik BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus yang besarannya cukup memadai agar siap bila sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Bencana ini seringkali datang tak terduga dan umumnya memiliki lingkup kerusakan yang luas. Karena itu, alokasi anggaran kebencanaan harus cukup besar juga selalu
ready to use. Jangan berpikir, ah segini aja atau ah nanti saja. Dipakai untuk yang lain dulu, toh kemarin-kemarin juga aman. Kalau datang, baru kelimpungan. Makanya saya ingatkan, dana itu harus cukup besar, ready to use, jangan diutak-atik. Itu baru namanya antisipatif,” tegasnya.

Share This

Leave a Reply