Bawaslu Minta Paslon Pilkada Jangan Hanya Bisa Ngeluh

Oleh: Redaksi

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Banyaknya keluhan atau protes pasangan calon (paslon) kepala daerah atas kerusakan dan hilangnya alat peraga kampanye (APK) yang dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dinilai sebagai tindakan “cengeng”.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar Harminus Koto mengatakan, keluhan tersebut seharusnya disikapi lebih bijak. Sebab, pemberian APK kepada paslon telah diatur undang-undang.

“Ini maunya apa, orang sudah tegas kok, dulu sempat diributkan bahwa biaya kampanye harus ditanggung oleh negara dan sekarang sudah ditanggung tapi kok masih diributin masalah APK ini,” ujar Harminus kepada Jurnal Bandung di Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Kota Bandung, Senin (12/10).

Menurut dia, dalam berkampanye, seharusnya paslon tidak berpatokan pada pencitraan semata. Sebab, kata Harminus, APK digunakan hanya sebatas pengenalan secara visual, bukan figur paslon yang sebenarnya.

Selain itu, lanjut Harminus, APK yang sudah terpasang pun seharusnya dijaga dengan baik oleh masing-masing paslon dan simpatisannya agar tidak rusak atau hilang akibat dicuri orang-orang tak bertanggung jawab.

Paslon atau simpatisan pun diminta tidak mengeluh kalau APK tersebut rusak atau hilang. Sebab, tegas dia, KPU atau Bawaslu tidak bertanggung jawab untuk mengawasi APK yang telah diberikan kepada masing-masing paslon dan dipasang di sejumlah titik yang telah ditentukan.

Harminus menjelaskan, regulasi terkait APK sengaja dibuat agar setiap paslon kepala daerah berlaku tertib dalam memasang APK-nya masing-masing.

“Jadi gak kaya dulu-dulu, main pasang di pohon-pohon dan bangunan milik pemerintah,” sebut Harminus mencontohkan.

Lebih jauh Harminus mengatakan, APK sebenarnya tidak banyak berpengaruh dalam kampanye. Kampanye dengan cara turun langsung ke masyarakat lewat dialog justru akan lebih efektif dan dapat lebih mengena. Terlebih, dengan cara itu, warga juga akan mengenal lebih dekat calon pemimpinnya.

“Keberadaan APK yang biasa dipasang di pinggir jalan tingkat efetivitasnya dalam mengenalkan pasangan calon sebetulnya hanya mempengaruhi masyarakat dengan prsentase sangat kecil saja,” katanya.

Herminus menambahkan, pihaknya juga meminta seluruh paslon bersikap lebih arif dengan melaporkan langsung temuan dugaan kecurangan atau APK yang hilang dan rusak kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerahnya masing-masing. Sebab, pelakunya pun bisa dijerat hukum pidana.

“Alat peraga kampanye kan fasilitas yang diberikan negara dan itu berati milik negara. Jadi barang siapa yang melakukan pengrusakan, akan berurusan dengan hukum,” tandasnya.

Share This

Leave a Reply