Banyak yang Mangkir, Dispenda Minta Leasing Talangi Pajak Kendaraan

Oleh: Bayu Wicaksana

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Pemprov Jawa Barat terus berupaya menggenjot pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kali ini, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jabar mewacanakan pembayaran pajak tahunan oleh pihak perusahaan pembiayaan (leasing).

Upaya ini diyakini mampu menekan jumlah wajib pajak yang mangkir membayar pajak kendaraannya. Kepala Dispenda Dadang Suharto mengatakan, pihaknya akan meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar leasing di Jabar bersedia menalangi pajak tahunan kredit kendaraan roda dua.

Nantinya, pajak kendaraan akan ditalangi oleh pihak leasing selama masa kredit sudah matang dan diujicobakan.

“Jadi kalau debitur ambil motor lima tahun, leasing membayarkan ke bank sepanjang itu. Izinnya kami upayakan ke OJK,” kata Dadang kepada jurnalbandung.com di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (15/3).

Dadang menjelaskan, upaya ini dilakukan untuk mencegah bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU). Sebab, hal itu sangat berpengaruh pada pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Menurutnya, langkah ini pun dilakukan karena tingginya pembelian kendaraan roda dua di Jabar yang menggunakan jasa leasing, yakni sekitar 70%.

“Kami ingin memberikan kemudahan, wajib pajak ingin bayar tapi uangnya bisa ditalangi dulu,” jelasnya.

Menurut dia, upaya ini sudah diterapkan di Sukabumi dan Cianjur oleh sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR) dan leasing. Teknisnya, setelah debitur mengambil kendaraan, leasing bekerja sama dengan BPR menyimpan uang PKB yang kemudian akan ditarik oleh Samsat setiap tanggal jatuh tempo.

“Uang pajak ini untuk menghindari tahun kedua debitur tidak bayar,” katanya.

Berdasarkan rancangan Dispenda, Polda Jabar, leasing, dan Bank Jabar Banten (bjb), rencananya, kemudahan ini akan dimasukan dalam klausul perjanjian kredit antara leasing dengan debitur.

Uang PKB ini akan masuk dalam harga kendaraan roda dua. Jika disetujui, debitur akan membuka rekening di bjb.

“Setelah jatuh tempo, leasing menyerahkan ke bank, rekening ini tidak bisa ditarik oleh debitur khusus untuk bayar pajak. Ini sudah sukses di Sukabumi dan Cianjur,” sebutnya.

Dadang mengakui, rancangan ini sudah disanggupi oleh pihak leasing dan Polda Jabar, sehingga tinggal diaplikasikan. Jika berjalan, konsekuensinya, uang pajak tersebut masuk menjadi penambahan harga beli kendaraan.

“Kami berharap OJK bisa memberikan keputusan agar leasing bisa memasukan ini dalam klausul, konsumen juga tenang,” ujarnya.

Dia menyebut, pemasukan Jabar dari PKB dan bea balik nama kendaraaan bermotor (BBNKB) pada 2015 lalu mencapai Rp 10,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70%-nya disumbang oleh pajak kendaraan roda dua. Tahun ini, pihaknya menargetkan pendapatan hingga Rp15,7 triliun.

“Perintahnya pendapatan digenjot, KTMDU yang sekarang 1,8 juta unit terus diperkecil,” katanya.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, langkah ini patut diapresiasi karena merupakan terobosan yang baik.

Menurutnya, dengan masih besarnya piutang pajak terutama di PKB, Dispenda harus menjalin kerja sama yang lebih sinergis dengan jajaran pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum.

“Berhasil maupun tidaknya akan berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas penyaluran dana bagi hasil pajak untuk pemerintah daerah kabupaten/kota,” ujar Iwa.

Pemprov Jabar sendiri, lanjut Iwa, menyambut baik upaya Dispenda yang melibatkan BPR sebagai mitra untuk memfasilitasi pembayaran pajak melalui skema tabungan pajak bagi para nasabahnya.

Hal ini bukan hanya akan membantu meringankan pembayaran pajak tahunan, terutama untuk PKB, namun juga dapat meningkatkan budaya  perbankan di kalangan masyarakat.

Ini pun sejalan dengan kebijakan cashless society yang dirancang pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

“Memperkuat permodalan mikro banking milik pemerintah daerah, yang akhirnya akan berdampak pada peluang meningkatkan dividennya kepada pemerintah daerah,” terangnya.

Tidak hanya itu, upaya ini pun dapat memperkuat jangkauan perbankan yang dapat menerapan e-samsat, terutama pada perbankan milik pemerintah daerah, selain menggunakan perbankan nasional lainnya.

Iwa juga meminta agar Dispenda menyinergikan peran perbankan dengan model layanan Samsat, terutama Samsat Gendong dan Samsat Keliling sebagai instrumen penunjang pelayanan perbankan di tingkat mikro.

“Yang relatif kekuatan teknologinya tidak sekuat perbankan nasional,” pungkasnya.

Share This

Leave a Reply