Banyak Program Mogok, DPRD Jabar Pertanyakan Fungsi TAP

Oleh: Redaksi

Jurnalbandung.com – DPRD provinsi Jawa Barat mempertanyakan Tim Akselarasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

 

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya merasa kebingungan fungsi dari TAP itu sebenernya apa, pasalnya pembangunan di Jawa Barat malah banyak yang mogok.

 

 

“TAP itu tujuannya untuk akselerasi, percepatan. Tapi ternyata banyak yang mogok, anggaran banyak yang idle,” katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (9/10).

 

 

Mandegnya pembangunan di Jawa Barat, menurut dia adalah persoalan serius. Oleh karena itu lanjut dia, DPRD Jabar bersikeras akan melakukan hak interplasi.

 

 

“Teman-teman dewan pengusungnya (pada Pemilu Gubernur 2018) beranggapan persoalan-persoalan ini serius, berdampak massif kepada publik,” katanya.

 

 

Hal-hal seperti itu, menurut dia mengundang sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengusulkan hak interpelasi. Dia bersama fraksi lainnya termasuk partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum semakin serius untuk mengajukan rencana tersebut.

 

 

“Sekarang sedang menghimpun syarat materi. Materinya lagi dibahas. Kita terus diskusi, pengayaan-pengayaan terus dilakukan. Lalu syarat formil di tatib. Tatib sekarang sedang kita bahas. Minimal 15 orang dari dua fraksi mengajukan interpelasi. Saya haqul yakin 15 dapat,” katanya.

 

 

Asep memastikan pihaknya tidak main-main dalam mengajukan interpelasi. Ini penting agar kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya sesuai aturan dan memiliki tujuan yang jelas yakni demi kepentingan masyarakat.

 

 

“Teman-teman (dewan) tidak mau dianggap kok anda diam saja. Ini refleksi sadar dari teman-teman di DPRD. Ini suasana kebatinan yang ada. Saya berani ngomong karena banyak bukti. Ini bukan soal pribadi, ini tentang fenomena yang ada,” katanya.

 

 

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga, mengatakan, agenda interpelasi diperlukan untuk memperjelas capaian pembangunan yang sudah berjalan.

 

 

“Ini hal wajar yang dilakukan lembaga legislatif. DPRD meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur jika ada kebijakan yang mengganggu dan berdampak luas,” katanya seraya menyebut Emil harusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan dewan dalam setiap program kerja yang akan dilakukan.

Share This

Leave a Reply