Banyak Calo, DPRD Nilai Pelayanan BPJS Mengecewakan

Oleh: Yuga Khalifatusalam
bpjs
Jurnal Bandung – DPRD Jawa Barat prihatin melihat pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dinilai belum maksimal.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Maman Abdurachman mengatakan, pelayanan BPJS mengecewakan. Pasalnya, kantor pendaftaran peserta BPJS hanya dipusatkan di kabupaten/kota saja. Hal itu menurutnya memicu maraknya calo pendaftaran.

“Selama ini orang yang ingin mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan harus datang langsung ke kantor BPJS. Kalau yang bersangkutan tidak datang mereka tidak dilayani. Sementara pelayanan pendaftaran BPJS Kesehatan hanya terpusat di kabupaten/kota,” jelasnya kepada Jurnal Bandung di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (23/2).

Seharusnya, lanjut Maman, pendaftaran BPJS Kesehatan bisa dilakukan di tingkat kecamatan. Dengan begitu, akan memudahkan masyarakat mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS Kesehatan.

“Tentunya ini sangat mengecewakan karena yang membutuhkan BPJS Kesehatan bukan hanya orang kabupaten/kota saja, tetapi masyarakat yang ada di pelosok daerah pun membutuhkannya. Selama ini masyarakat pelosok daerah yang ingin mendaftar BPJS Kesehatan harus datang ke kantor BPJS yang ada di kabupaten/kota, jaraknya itu sangat jauh,” paparnya.

Pihaknya juga mengaku sudah banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Kesehatan.

“Otomatis kalau pendaftaran hanya difokuskan di kabupaten/kota, pendaftarnya akan banyak. Dan itu pasti ngantre, calo pun berkeliaran di sana,” ucapnya.

Dia mencontohkan, seperti di kantor pelayanan BPJS kesehatan di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung. Hampir setiap harinya, antrean pendaftaran terjadi. Bahkan, banyak masyarakat yang antre sejak subuh.

“Ini harus ditertibkan dan yang jelas BPJS harus menyebar pelayanannya serta membuka outlet-outlet di tingkat kecamatan dan pedesaan,” sebutnya.

Disinggung soal pendaftaran online, menurut Maman, pendaftaran online kurang efektif. Terlebih, pendaftaran online hanya bisa diakses oleh masyarakat yang memiliki fasilitas internet.

“Kalau masyarakat miskin yang masuk Jamkesmas dan Jamkesda, mereka sulit mengakses itu,” tandasnya.

Share This

Leave a Reply