Awasi Tahapan Pilkada, Bawaslu Gandeng KPU, KIP, dan KPID
Oleh: Redaksi
Jurnal Bandung – Dalam rangka menciptakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berkualitas dan berintegritas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), dan Komisi Informasi (KIP) Jabar.
Keempat lembaga tersebut sepakat mengawasi seluruh tahapan pilkada. Selain itu, sepakat untuk mencegah dan menangani segala bentuk pelanggaran sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan yang diteken pimpinan masing-masing lembaga, yakni Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah, dan Ketua KIP Jabar Dan Satriana, Senin (26/10).
Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengatakan, kesepakatan ini dibuat agar setiap keputusan yang diambil dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran pilkada tidak dilakukan tergesa-gesa.
“Kesepakatan ini pun sebagai wujud sinergitas antarlembaga yang memiliki kaitan erat dalam pelaksanaan pilkada,” tutur Harminus kepada Jurnal Bandung seusai penandatanganan kesepakatan di Gedung Korpri, Jalan Turangga, Kota Bandung.
Dia mencotohkan, pada masa kampanye, masyarakat tentunya membutuhkan keterbukaan informasi publik. Sementara, di kabupaten/kota tidak ada struktur KIP. Masyarakat yang membutuhkan peran KIP, tentunya harus berkoordinasi dengan KIP di tingkat provinsi.
“Nah, kesepakatan kerja sama ini, salah satunya bertujuan untuk menangani persoalan semacam itu. Dengan adanya kerja sama ini, KIP dapat menangani persoalan tersebut untuk kemudian dikoordinasikan dengan lembaga terkait lainnya,” ungkap Harminus.
Tidak hanya itu, melalui kesepakatan ini, pihaknya pun berharap, penanganan persoalan yang muncul dalam setiap tahapan pilkada dapat segera diselesaikan, sehingga prosesnya tidak berlarut-larut.
“Kami tidak ingin seperti penanganan asap kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang tak kunjung selesai. Kebakaran ditangani setelah asap membesar dan merugikan banyak orang. Bahkan, kami berharap, persoalan dapat dicegah dan ditangani sebelum muncul ke permukaan,” pungkasnya.
Masih di tempat yang sama, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menyambut baik kesepakatan yang digagas Bawaslu Jabar ini. Bahkan, Yayat menyebut, dalam pelaksanaan pilkada, Bawaslu Jabar ibaratnya sebagai malaikat penolong.
“Bagaimana tidak, lewat perannya, Bawaslu mengingatkan pihak-pihak yang berniat melakukan pelanggaran. Sehingga, mereka yang berniat melanggar akan terhindar dari sanksi. Makanya, Bawaslu layak disebut malaikat penolong,” ungkap Yayat.
Dengan adanya kesepakatan ini, Yayat pun mengaku optimistis seluruh tahapan pilkada akan diawasi dengan baik. Sehingga, pilkada yang berkualitas dan berintegritas pun dapat terwujud.
“Dengan kesepakatan ini, tidak ada alasan lagi pilkada tidak sukses. Jangan sampai substansi pilkada cacat, apalagi cacat hukum. Kalau itu terjadi, rasa-rasanya keterlaluan karena setiap langkah pengawasan selalu dimonitor,” jelas Yayat seraya berharap, dengan kesepakatan ini, setiap pelanggaran pun dapat dicegah agar pilkada berjalan aman dan lancar.
