Atasi Banjir, Pemkot Bandung Diminta Susun Kembali Masterplan Drainase

Oleh: Bayu Wicaksana

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Pemkot Bandung diminta berkoordinasi dalam mengatasi persoalan saluran air. Banjir besar yang terjadi pada Senin (25/10) kemarin tak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak saja.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, antarpemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota perlu duduk bersama untuk mengatasi hal tersebut.

Menurutnya, persoalan ini disebabkan banyak faktor, sehingga tidak bisa diatasi secara parsial. Setiap pemerintah kabupaten/kota, kata Deddy, harus menanggalkan ego sektoral demi terciptanya solusi yang ampuh.

“Tak bisa dilihat Kota Bandung sendiri. Jangan saling menuding siapa yang salah,” kata Deddy seusai penurunan bendera Peparnas 2016 di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (25/10).

Deddy menyatakan, Pemprov Jabar siap memfasilitasi pertemuan antarpemerintah daerah tersebut. Deddy menyontohkan, banjir yang terjadi di Pasteur dan Pagarsih, Kota Bandung, merupakan salah satu ekses dari rusaknya Kawasan Bandung Utara (KBU).

Daerah yang seharusnya menjadi resapan air ini dinilainya tidak berfungsi dengan baik akibat masifnya pembangunan dan alih fungsi lahan yang terus dilakukan baik untuk permukiman maupun kawasan komersial.

“Resapan air berkurang, pembangunan tak terkendali,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Deddy, Pemprov Jabar berencana mengumpulkan semua pemerintah kabupaten/kota terkait KBU untuk mengatasi persoalan yang semakin menghantui warga Bandung ini.

“Harus ada koordinasi antarkabupaten/kota. Kalau tidak, nantinya hanya memindahkan bencana,” ujarnya.

Selain rehabilitasi KBU dan saluran air, menurutnya, setiap kabupaten/kota juga perlu memperbanyak sumur resapan. Bangunan-bangunan yang ada, baik rumah tinggal maupun tempat komersial harus memiliki sumur resapan untuk mengurangi air yang terbuang saat hujan besar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengatakan, sejauh ini, belum ada permintaan bantuan dari Pemkot Bandung untuk mengatasi drainase di ibu kota provinsi tersebut.

“Umumnya (permintaan bantuan) untuk jalan,” kata Iwa di tempat yang sama.

Untuk mengatasi persoalan saluran air, Iwa meminta, Pemkot Bandung melakukan pembahasan lebih rinci dengan membuat rencana induk drainase. Penyusunan masterplan ini, kata Iwa, akan sangat membantu mengatasi persoalan tersebut.

“Dari situ kita lakukan langkah-langkah di spot-spot mana yang paling vital, yang kemungkinan terjadi luapan banjir, sehingga penataannya sistemik dan terstruktur, jadi tak sporadis,” jelasnya.

Iwa pun meminta Pemkot Bandung segera menyusunnya. Terlebih, kata Iwa, pada 1980-an, Pemkot Bandung sempat menyusun masterplan tersebut.

“Jadi me-review masterplan tahun (19)80-an yang sudah ada. Sesuaikan dengan kondisi kekinian,” pungkasnya.

Share This

Leave a Reply