ASN Dominasi Pelaku Pelanggaran di Pilkada Serentak 2017

Oleh: Redaksi

Jurnalbandung.com – Aparatur sipil negara (ASN) menjadi pelaku yang mendominasi berbagai pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2017 yang baru dimulai.

Berdasarkan data pelanggaran yang dikantongi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar, lima kasus pelanggaran terjadi di Kabupaten Bekasi. Sementara satu kasus lainnya terjadi di Kota Tasikmalaya. Keenam pelanggaran tersebut semuanya melibatkan ASN.

Koordinator Divisi Hukum Panwasu Provinsi Jabar Yusuf Kurnia mengatakan, dari tiga pilkada di Jabar, yakni Kota Cimahi, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi, ASN paling banyak diduga melakukan pelanggaran pemilu. Dari 10 temuan dugaan pelanggaran pemilu, enam di antaranya dilakukan abdi negara tersebut.

Seluruh kasus tersebut menunjukan keberpihakan ASN kepada salah satu pasangan calon. Padahal, kata dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN, para pelayan masyarakat itu harus netral dan tidak berpihak ke salah satu pasangan calon.

“Jadi, untuk pelanggaran disiplin saja sudah jelas (mereka) terbukti melanggar. Ditambah lagi kalau mereka terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu,” kata Yusuf dalam Rapat Koordinasi Teknis Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Provinsi Jabar, di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (5/12).

Menurutnya, jumlah pelanggaran ini diprediksi akan terus bertambah mengingat saat ini baru memasuki tahap awal jelang pencoblosan pada Februari 2017 mendatang.

Terlebih, kata dia, berdasarkan pilkada sebelum-sebelumnya, pelanggaran pemilu akan semakin rawan terjadi saat semakin mendekati pencoblosan.

Oleh karena itu, dirinya berharap seluruh unsur yang tergabung dalam Sentra Gakumdu mampu lebih bersinergis untuk menekan pelanggaran pemilu.

“Sekarang Sentra Gakumdu terpola satu atap, sifatnya kolektif kolegial. Mudah-mudahan bisa lebih sinergis. Dengan pola baru, penanganan tindak pidana pemilu semakin lebih efektif,” paparnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Hukum Panwaslu Kabupaten Bekasi Iwan Setiono mengatakan, dugaan pelanggaran pemilu oleh ASN di wilayahnya menjadi yang paling banyak. Pihaknya menemukan lima kasus di antaranya melibatkan 22 camat dan seorang kepala desa.

Dia menjelaskan, berdasarkan bukti foto yang diperolehnya, 22 camat tersebut diketahui berpelesiran ke Lombok sambil mengacungkan lima jari yang menandakan nomor urut pasangan calon petahana.

Menurutnya, hal ini sudah dipastikan melanggar UU ASN sehingga Panwaslu Kabupaten Bekasi merekomendasikan kasus tersebut ke Pemkab Bekasi.

“Kami sudah merekomendasikan ke Sekda (plt bupati) agar kasus ini ditindaklanjuti. Sampai sekarang belum tahu sanksinya apa,” katanya.

Selain itu, pihaknya pun menemukan seorang camat yang mengampanyekan salah satu pasangan calon kepada para kepala desa dan ketua RT.

“Lalu ada juga ASN yang mengampanyekan bupati ketika talkshow di Bekasi,” katanya.

Divisi Hukum Panwaslu Kota Tasikmalaya Azi Saepulloh menambahkan, pihaknya pun menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon di Kota Tasikmalaya. Calon petahana diduga melakukan pelanggaran karena berkampanye di tempat ibadah.

Dia menceritakan, saat calon petahanan diundang ke masjid oleh DKM, peserta pilkada tersebut menyebutkan salah satu program yang dikampanyekannya. Selain itu, calon pun mengacungkan jari yang menyimbolkan nomor urutnya.

“Lalu ada pembagian kalender yang di dalamnya ada foto pasangan calon. Ini melakukan pelanggaran administrasi karena berkampanye di tempat ibadah,” pungkasnya.

Share This

Leave a Reply