Antisipasi Kerusakan Lingkungan, Pemkab/Pemkot Diminta Siapkan RDTR

Oleh: Bayu Wicaksana

Jurnalbandung.com – Pemerintah kabupaten/kota diminta menyiapkan rencana detail tata ruang (RDTR) untuk menyikapi berbagai pembangunan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, RDTR di masing-masing kabupaten/kota harus tertata dengan baik. Setiap jengkal wilayah harus jelas peruntukannya agar pembangunan dilakukan di lokasi yang tepat.

Deddy menyontohkan, buruknya penataan ruang di wilayah Bandung Raya yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan akibat pembangunan mengabaikan peruntukkan wilayah.

“Di Bandung Raya ini, penataan kawasan industri dirancang sporadis. Sekarang 750 hektare persawahan musnah gara-gara sungai tercemar limbah pabrik,” ungkap Deddy saat menghadiri sosialisasi Peraturan Daerah Kawasan Bandung Utara (KBU) di Bandung, Kamis (15/12).

Oleh karena itu, Deddy mengingatkan daerah lain agar tidak mengalami kondisi yang sama. Sebagai contoh, sejumlah pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya akan terlalui Jalan Tol Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung harus mempersiapkan RDTR untuk menunjang pembangunan tersebut.

Selain agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, RDTR inipun dinilainya penting karena sering menjadi penyebab tersendatnya pembangunan.

“Persoalan tata ruang ini sering menjadi penghambat proyek-proyek di kita,” katanya.

Lebih lanjut Deddy mengatakan, pembangunan infrastruktur di Jabar tergolong lamban, bahkan jalan di tempat. Hal itu terlihat dari sejumlah proyek yang memerlukan waktu hingga puluhan tahun untuk menuntaskannya. Padahal, proyek infrastruktur ini seharusnya tuntas dalam waktu beberapa tahun saja.

“(Waduk) Jatigede perlu 50 tahun. Tol Cisumdawu belum selesai,” sebutnya.

Dia pun menyebut, pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang belum tuntas sejak direncanakan 25 tahun lalu.

“Sekarang pembebasan lahan sesi 1 95%, kontruksinya baru 14,5%,” katanya.

Tak hanya itu, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka pun belum rampung hingga kini. Oleh karena itu, Deddy meminta pemerintah pusat lebih serius membantu pembangunan infrastruktur di Jabar.

“Provinsi Jawa Barat ini penduduknya terbanyak. Tapi kenapa tak punya pelabuhan dan bandara berkelas internasional. Padahal investasi manufaktur 60%-nya ada di Jabar. Migrasi penduduk ke Jabar juga sangat tinggi,” katanya seraya meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga lebih aktif mengawal proyek infrastruktur ke pemerintah pusat.

Hal serupa diungkapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Menurutnya, pemerintah daerah harus sering berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar proyek infrastrukturnya bisa terbangun lancar.

Menurut Emil, sapaan akrabnya, bantuan keuangan dari pusat belum tentu diberikan jika pemerintah daerahnya pasif. Bahkan, proyek yang sudah dijanjikan pemerintah pusat pun bisa gagal terlaksana jika tidak dikawal secara berkelanjutan.

“Ini bukan uang permasalahannya. Tapi harus kompak, dimonitor setiap saat. Harus sibuk lobi ke pusat. Lobi ke menteri, ke DPR komisi infrastruktur. Di negeri ini perubahan itu harus dijemput,” katanya.

Dia menuturkan, selama tiga tahun memimpin Kota Bandung, hanya sekitar 10% dari keseluruhan pendekatannya yang akhirnya membuahkan bantuan dari pusat.

“Sisanya entah ke mana,” ucapnya.

Emil mencontohkan, pemerintah pusat pernah berjanji akan menanggung seluruh biaya pembangunan kereta ringan di Kota Bandung. Namun, kata Emil, selang beberapa waktu kemudian, pusat menyebut APBN hanya akan menanggung 50%-nya saja.

“Lalu sekarang enggak ada. Jadi harus ada pressure politik,” tambah Emil.

Oleh karena itu, dia pun meminta pemerintah pusat lebih adil dalam memberikan bantuan ke daerah. Menurutnya, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia, sudah seharusnya Jabar memperoleh bantuan yang paling besar dari pusat.

“Adil itu harus proporsional, bukan sama rata. Jabar ini warganya banyak. Kritikan saya ke pusat, banyak janji yang sudah lisan, tapi di level selanjutnya itu tidak jadi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah agar lebih sering mengawal setiap proyek, terutama yang dijanjikan pusat.

“Mari kita suarakan. Terus saja, sampai akhirnya orang bosan mendengar,” tandas Emil.

Share This

Leave a Reply