Anggota DPRD Jabar Ini Berharap, Pemerintah Pusat Lepas Proyek Pengerukan Citarum
Oleh: Yuga Khalifatusalam
Jurnal Bandung – Setiap musim hujan tiba, sebagian wilayah Kabupaten Bandung tidak lepas dari bencana banjir akibat luapan sungai Citarum. DPRD provinsi Jawa Barat menilai, selama ini, penanganan Citarum kurang maksimal, padahal dana untuk pengerukan Citarum cukup besar.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Sunatra berharap, pengelolaan proyek pengerukan Citarum bisa diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Dengan begitu, kata dia, penanganan sungai Citarum bisa lebih fokus
“Kami mendesak pemerintah pusat melalui BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), kalau bisa Citarum ini diserahkan ke daerah supaya Pemerintah Provinsi Jabar atau Kabupaten Bandung lebih leluasa menangani banjir,” jelas Sunatra kepada Jurnal Bandung di Bandung, Senin (5/1).
Dia mengatakan, selama ini, pengerukan Citarum menjadi proyek tahunan pemerintah pusat dengan anggaran sebesar Rp250 miliar. Namun, jika melihat hasil pekerjaan pemerintah pusat, persoalan banjir hingga kini belum bisa terselesaikan. Terbukti, banjir di Kabupaten Bandung masih terus menghantui setiap tahunnya.
“Anggaran naik terus tapi masalah banjir semakin lebar, berarti ini ada yang salah penanganan dalam pengerukan Sungai Citarum,” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, dengan diberikannya keleluasaan untuk mengelola proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Kabupaten Bandung bisa lebih fokus mencegah banjir.
Pengerukan, tambahnya, jangan menjadi proyek rutin pemerintah pusat, tetapi harus ada akhir dengan tujuan persoalan banjir akibat luapan Citarum bisa dicegah.
“Kami tidak ingin banjir rutin ini menjadi proyek rutin pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, Sunatra menyarankan pemerintah untuk meratakan bangunan rumah yang menjadi kawasan rawan banjir kemudian dijadikan kawasan hutan.
“Bagi rumah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah sebaiknya diratakan saja agar warga tidak kembali lagi, kemudian di hutankan,” tandasnya.
