Anggota Dewan Ini Menilai Calon Kepala Daerah Incumbent Berpotensi Besar Merusak Netralitas Pilkada

Oleh: Bayu Wicaksana

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Calon kepala daerah incumbent dinilai berpotensi besar merusak netralitas antarunsur negara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Jawa Barat, 9 Desember mendatang.

Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir meminta seluruh pihak yang terkait penyelenggaraan pilkada serentak memiliki integritas yang baik. Netralitas dari setiap lembaga yang terkait mutlak diperlukan agar pilkada berjalan baik dan lancar.

“KPU, Panwaslu, Polisi, TNI. Saya berharap bisa menjalankan semua tugasnya dengan baik, sebagaimana fungsinya,” kata Syahrir kepada Jurnal Bandung, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (5/11).

Syahrir menjelaskan, setiap pelaksanaan pemilu selalu dibumbui permasalahan netralitas penyelenggara. Hal ini menjadi persoalan yang terus berulang dan seakan sulit dihindari.

Bahkan, permasalahan netralitas ini pun sering terjadi pada pegawai negeri sipil (PNS) yang seharusnya tidak memihak ke salah satu kandidat.

Syahrir pun menilai, adanya unsur negara yang tidak netral ini salah satunya dikarenakan faktor kedekatan dengan calon kepala daerah incumbent.

Bahkan, tambah Syahrir, calon kepala daerah incumbent memiliki potensi yang besar untuk merusak netralitas di antara unsur negara tersebut.

“Mungkin penguasa ingin memanfaatkannya karena mereka yang selama ini memberi anggaran KPU, Bawaslu,” ungkapnya.

Kendati begitu, Syahrir menilai pelaksanaan pilkada serentak ini akan berlangsung lebih adil, salah satunya ditandai dengan cara pengenalan calon kepala daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) yang baru, kata Syahrir, pemasangan alat peraga kampanye (APK) akan dibatasi dan dilakukan secara bersamaan.

“Pilkada sekarang berbeda dengan sebelumnya karena PKPU menetapkan adanya batasan, bahkan ada penganggarannya dari KPU Pusat. Mudah-mudahan ini bisa,” katanya.

Oleh karena itu, Syahrir meminta masyarakat agar lebih peduli terhadap pilkada. Kepedulian masyarakat harus ditunjukkan dengan memilih kandidat berdasarkan program kerja yang ditawarkan. Selain itu, warga harus menolak setiap bentuk politik uang yang ditawarkan tim sukses calon kepala daerah.

“Jangan menerima apa pun dari salah satu calon, karena ke depannya akan jelek. Saya berharap masyarakat bisa menilai lebih baik, mana calon yang layak memimpin. Melihat dari program-program kerjanya dan bukan karena iming-iming apa pun,” terangnya.

Selain itu, pemilih harus memastikan dirinya terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini menurutnya penting agar setiap warga terjamin hak pilihnya.

“Harus lebih proaktif, cek setiap nama anggota keluarga yang bisa milih. Dan jangan ragu untuk melaporkan setiap temuan kecurangan,” pungkasnya.

Share This

Leave a Reply