Anggaran Dipangkas hingga Rp26 Miliar, Pemeliharaan Jalan Terancam Tak Maksimal

Oleh: Bayu Wicaksana

Jurnal Bandung – Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Jawa Barat pada APBD Perubahan 2016 ini diharapkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan.

Meski terjadi pengurangan di berbagai sektor, diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa tetap maksimal.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady mengatakan, total pemangkasan anggaran pada mitra komisinya mencapai Rp95 miliar.

Pemangkasan paling besar terjadi pada Dinas Pemukiman dan Perumahan (Diskimrum) Provinsi Jabar yang mencapai Rp31 miliar.

Jika pada APBD Murni 2016 anggaran untuk Diskimrum mencapai Rp413 miliar, pada APBD Perubahan 2016 ini menjadi Rp381 miliar. Untuk Dinas Bina Marga Provinsi Jabar, tambah dia, pengurangannya mencapai Rp26 miliar.

“Sebelumnya (anggaran Dinas Bina Marga Rp939 miliar. Sekarang 913 miliar,” kata Daddy kepada jurnalbandung.com seusai Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Keuangan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin (19/9).

Daddy berharap, pengurangan ini tidak berdampak terhadap kualitas pembangunan. Meski begitu, Daddy tidak menampik pengurangan bahkan penghilangan program bakal dilakukan untuk menyesuaikan dengan pemangkasan anggaran ini.

Sebagai contoh, kata dia, kualitas jalan provinsi akan berkurang akibat adanya pemangkasan anggaran di Dinas Bina Marga.

“Program krusial yang paling besar ada di pemeliharaan jalan,” ujarnya.

Daddy menyebut, tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini mencapai 97%.

Dengan pemangkasan yang ada ditambah cuaca yang memasuki musim hujan, Daddy khawatir jalanan provinsi akan rusak. Terlebih, menurutnya, pengurangan anggaran ini terjadi pada seluruh balai pemeliharaan jalan (BPJ) yang ada di Jabar.

“Hampir di semua BPJ ada pengurangan, meskipun ada yang besar, ada yang kecil,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui, meski terjadi pemangkasan anggaran, namun volume APBD Perubahan bertambah dibanding APBD Murni 2016.

Memang, kata Heryawan, APBD Perubahan kali ini menjadi yang terkecil dibanding tahun-tahun sebelumnya karena hanya sekitar 1,9%.

“APBD Murni 2016 29,4 triliun. Sekarang APBD Perubahan 29,9 triliun,” katanya.

Menurutnya, pemerintah pusat memang mengurangi dana transfer ke setiap provinsi, termasuk Jabar. Pengurangan ini di antaranya pada dana alokasi khusus dan bagi hasil pajak.

“(Contohnya) pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Itu berkurang karena BBM turun kan,” imbuhnya.

Berbagai penurunan itu, lanjutnya, diimbangi oleh kenaikan pendapatan asli daerah yang mencapai 4%, salah satunya dari pajak kendaraan bermotor.

“Pajak kendaraan bermotor naik, BBNKB naik,” kata dia seraya menyebut kenaikan ini buah berbagai inovasi yang dilakukan.

Sehingga, kata dia, meski dana transfer berkurangan, APBD Jabar relatif positif akibat bertambahnya PAD.

“Ketika disandingkan, masih surplus dibandingkan murni,” pungkasnya.