Aher: Tanpa PTS Jabar Akan Terpuruk
Oleh Redaksi
Jurnal Bandung – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-5 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah IV A Jawa Barat di Gedung Aptisi Wilayah IV A Jabar, Jalan Cipadung Indah Nomor 4, Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (18/10).
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Aher itu menuturkan, perguruan tinggi swasta (PTS) telah memberikan peran yang begitu besar terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.
Pasalnya, menurut Aher, peran negara, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi-telah diambil sebagian besarnya oleh PTS.
“Pendidikan harus terus kita perbaiki, terutama pada tingkat perguruan tinggi dan PTS telah mengambil peran negara begitu besar, termasuk tingkat APK (angka partisipasi kasar) di Jabar juga bisa naik berkat swasta,” beber Aher.
Hal ini, lanjut Aher, menjadi wajar dimana 97% perguruan tinggi yang ada di Indonesia, kebanyakan berstatus swasta dan hanya 3% yang berstatus swasta.
Sementara, jumlah mahasiswa pun sebagian besarnya atau sekitar 70 mengenyam pendidikan tinggi di PTS dan hanya 30% yang berkuliah di PTN.
“Maka, tanpa PTS Jawa Barat akan terpuruk,” kata Aher.
Oleh karenanya, lanjut Aher, diperlukan fokus pengembangan terhadap PTS di Indonesia. Selain itu, peran negara perlu dikuatkan untuk mengembangkan PTS, sehingga akan setara dengan PTN.
“Ketika negara sudah diuntungkan dengan hadirnya PTS mewakili peran negara, maka sekarang tinggal negara mengokohkan peran PTS tersebut dengan cara memprogramkan dan mengokohkan kesetaraan perlakuan untuk kesetaraan kualitas demi masa depan bangsa,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Aptisi Wilayah IV A Jabar sekaligus Ketua Aptisi Pusat Budi Djatmiko mengungkapkan, pola pengembangan pendidikan di Indonesia salah dalam strategi, sehingga dunia pendidikan Indonesia jauh tertinggal dengan negara lain.
Menurut Budi, selama inia, pengembangan perguruan tinggi di Indonesia hanya fokus pada bidang akademik tanpa mengedepankan pula bidang vokasinya.
“Di Indonesia ada 4.500 perguruan tinggi swasta dan negeri. Perguruan tinggi negerinya 170, sisanya swasta sekitar 4.330 dan memiliki 2.370 program studi dan 95%-nya mengandalkan pendidikan akademik dan 5 % sisanya pendidikan vokasi,” tutur Budi.
Budi menjelaskan, hal ini terbalik dengan negara-begara seperti Jerman, Jepang, dan Korea dimana persentase pendidikan vokasi mencapai 15% dan akademik 85%. Sementara, kebutuhan dunia akan tenaga akademik seperti dosen dan periset hanya 5% dan kebutuhan dunia akan tenaga teknis mencapai 95%.
Dengan kondisi tersebut, harus ada perubahan yang dilakukan. Rencananya, kata dia, tahun depan pemerintah pun akan mengeluarkan kebijakan moratorium pembukaan Prodi S-1, tetapi hanya untuk program Diploma III, IV, dan Spesilias 1 dan 2.
