‎Pemprov Berharap Dilibatkan dalam Proyek LRT

Oleh: Bayu Wicaksana
Foto Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap bisa dilibatkan dalam proyek pembangunan Light rail transit (LRT).
Sekertaris Daerah Jabar Iwa Karniwa menjelaskan,sudah menyiapkan BUMD milik pemprov yaitu
PT Jabar Moda Transportasi yang khusus untuk menggarap proyek pembangunan light rail transit (LRT) Bandung Raya.
Namun lanjut Iwa, keputusan dilibatkan atau tidak ada ditangan pemerintah pusat, pasalnya proyek tersebut sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Karena ini sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat, kita serahkan sepenuhnya ke pusat,” kata Iwa di Gedung Sate, Bandung, Kamis (19/5).

Iwa menyebut, saat ini pemerintah pusat mengusulkan pembangunan LRT Bandung Raya dilakukan PT Adhi Karya yang merupakan badan usaha milik negara. Sebelumnya, pemerintah pusat pun mengusulkan PT Hutama Karya untuk mengerjakan infrastruktur tersebut.Usulan ini, tambah Iwa, terungkap saat pihaknya menggelar rapat perkembangan LRT dengan Kementerian Perhubungan, belum lama ini. “Hutama Karya kapasitas penugasannya di arahkan ke Tol Trans Sumatera, sehingga dipertimbangkan untuk LRT Bandung Raya pada Adhi Karya,” ucapnya.

Akan tetapi, hal ini belum bersifat akhir karena masih akan diproses di Kementerian Koordinator Perekonomian. “Ini belum final dan masih akan dibahas lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut Iwa katakan, saat ini pembangunan LRT Bandung Raya telah sampai pada pembahasan rancangan peraturan presiden (raperpres) proyek oleh Kementerian Perhubungan. Dalam raperpres tersebut, dimasukan mengenai trase LRT Bandung Raya.

Menurutnya, terdapat sekitar delapan trase yang akan dibangun untuk menghubungkan Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang. Trase-trase itu meliputi Leuwipanjang-Gedebage-Jatinangor, Leuwipanjang-Cimahi-Walini, Leuwipanjang-Soreang, Babakan Siliwangi-Leuwipanjang, Cimindi-Gedebage, Martadinata-Banjaran, Gedebage-Tegaluar-Majalaya, dan Babakan Siliwangi-Lembang-Maribaya.

“(Trase) itu secara umum hampir sama yang dirancang monorel menjadi LRT. Ini ada TOD (transit oriented development) di jalur empat dan lima,” ujarnya.

Setelah itu, akan dilanjutkan dengan kajian jalur-jalur tersebut untuk lebih disinkronkan dengan kajian yang telah ada sebelumnya, seperti kajian fisibility study (FS) LRT Kota Bandung dan beberapa kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur yang sudah dibahas saat rencana pembangunan Monorel Bandung Raya. “Pertama tatatan transportasi wilayah, rencana induk perkereta apian dan praFS yang sudah dibuat oleh Jabar Moda Transportasi. Ini sebagai bahan masukan tindak lanjut pembangunan LRT Bandung Raya,” bebernya.

Selain itu, Iwa mengaku, pihaknya sudah menyelesaikan perubahan rencana tata ruang dan wilayah Bandung Raya dan draft Perpres Cekungan Bandung. Semua dokumen tersebut telah dikirmkan ke pemerintah pusat untuk disinkronkan dengan aturan di atasnya.

Selanjutnya, Pemprov Jabar bersama lima daerah akan turut memfasilitasi dan membantu hambatan di lapangan. “Nanti tinggal penyesuaian DED saja,” pungkasnya.

Kepala Bappeda Jabar Jerry Yanuar menuturkan, pembangunan LRT Bandung Raya bisa lebih cepat prosesnya karena tidak dimulai dari nol. Sebab, pembangunan LRT ini merupakan transformasi dari Monorel Bandung Raya.

“Transformasi juga berkaitan dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas pemerintah pusat,” katanya di tempat yang sama. Salah satu perubahannya berkaitan dengan pembangunan stasiun LRT yang akan diintegrasikan dengan stasiun akhir kereta cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung.

“Trase ini berkaitan dengan koordinat wilayah. Jelas ini berkaitan dengan RTRW, apa pembangunan sudah sesuai apa belum. Jangan sampai pembangunannya tidak sesuai dengan RTRW,” pungkasnya.

Leave a Reply