‎Lumpuhkan ISIS Butuh Aturan yang Jelas

Oleh: Yuga Khalifatusalam

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Direktur Pembinaan kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rudy Sufahriadi menegaskan, dalam memberantas ideologis Islamic State of Irak and Syria (ISIS), tidak cukup hanya mengandalkan statement para ulama yang menolak tegas keberadaan ISIS.

Menurut Ruddy, harus ada aturan yang jelas agar masyarakat Indonesia tidak datang berbondong-bondong ke luar negeri untuk bergabung dengan organisasi terlarang tersebut.

“Yang jelas di Indonesia ini harus ada hukum yang pasti terhadap mereka yang berideologi seperti itu,” ujar Ruddy kepada Jurnal Bandung, Kamis (9/4)‎.

Dikatakan dia, ‎jika tidak ada aturan hukum, maka akan sangat sulit membendung pergerakan ISIS. Para penegak hukum juga tidak bisa bertindak tegas kepada para anggota ISIS.

“Mereka di sana udah bunuhin orang dan bisa bikin bom, begitu pulang ke sini eh kita cuma bisa bilang jangan nakal. Cuma bisa gitu aja, padahal kita sudah setengah mati,” ucapnya.

Pihaknya tidak bisa campur tangan langsung dan hanya bisa menyerahkan penerbitan aturan hukum anti-ISIS kepada pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah dan DPRD.

Adapun BNPT sendiri hanya bisa mengajukan dan menyampaikan usulan bahwa Indonesia butuh aturan hukum anti-ISIS.

“Insyaallah mudah-mudahan sudah ada arah ke sana,” ucapnya.

Selain kebutuhan terkait aturan hukum, jumlah data orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS masih sangat sulit terdeteksi. Sebab, pergerakan ISIS memang sulit terlihat.

“Enggak ada angka yang pasti, ada yang bilang 200 orang, ada yang bilang 500 orang, tapi itu cuma bisa perkiraan saja,” pungkasnya.

Leave a Reply